Copyright 2017 - Federasi Serikat Guru Indonesia

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai, kebijakan sekolah lima hari telah menimbulkan kesan terburu-buru karena semakin jelas manakala banyak pihak yang menolak dan merasa tidak diajak bicara.

Penjelasan tentang implementasi Program Pendidikan Karakter (PPK) dalam lima hari sekolah juga dinilai datang terlambat ketika kegaduhan sudah meluas. Bahkan penjelasan yang idealis dan teoritis semakin memicu kritikan, dan praktis tidak mengakomidir Madrasah Diniyah (Madin).

“Kesan panik tim PPK juga tidak bisa ditepis manakala rancangan perpres memposisikan Madin sebagai sebuah Ekstrakurikuler. Ini harus dihentikan karena arena bisa jadi nanti akan muncul istilah Madin system block, seperti ketika Pramuka wajib tidak dapat dilaksanakan kemudian dimunculkan istilah ekskul pramuka system block yang dapat dilakukan hanya seminggu di awal tahun pelajaran,” ujar Pengurus SEGI Jakarta,  Satriwan Salim, dalam keterangan tertulis yang redaksi terima, Senin (14/8/2017).

Menurut pihaknya, anggapan penggiat PPK yang menjadikan Jakarta sebagai contoh penerapan lima hari sekolah yang berhasil adalah pandangan "membonsai" Indonesia yang sangat luas dan beragam. Aehingga jika karena itu kemudian mendomplengkan PPK dalam lima hari sekolah adalah pandangan yang  menyederahanakan pendidikan yang panjang dan berkelanjutan.

"Harus diakui keberadaan Madin di sebagian besar wilayah Indonesia telah menyumbang cukup banyak karakter bangsa. Sehingga jika tim PPK mempertanyakan data Madin mana yang akan terganggu dengan lima hari sekolah, lebih baik mencari data keberhasilan PPK dengan lima hari sekolah, jika tidak maka kesan PPK dan lima hari sekolah ini akan tetap menghapus keberadaan Madin," ujar Wakil Sekjen FSGI, Fahriza Marta Tanjung.