Copyright 2017 - Federasi Serikat Guru Indonesia

Federasi Serikat Guru Indonesia cukup terkejut dengan beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menguatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. 

Menurut FSGI, mengaitkan lima hari sekolah dengan pengembangan karakter tidak sepatutnya diterima tanpa klarifikasi logis dan sesuai realitas lapangan, karena asumsi para birokrat dan para ahli yang dilibatkan dalam proses lahirnya kebijakan ini belum tentu mewakili karakteristik dan fakta lapangan. Alih-alih menguatkan pendidikan karakter, FSGI menilai Perpres justru akan mengakomodir Permendikbud Lima Hari Sekolah.

“Sepertinya Perpres PPK dibuat untuk mengakomodir Permen Lima Hari Sekolah. Dari sistem tata urutan peraturan perundangan jelas bertentangan. Mengapa Perpres justru mengikuti Permen? Mengapa Permen sebagai salah satu aturan implementasi dari Perpresnya dihadirkan terlebih dahulu?. Hal ini berpotensi  menyimpang dari perumusan aturan perundangan dari yang standar,” ujar Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI dalam keterangan tertulis yang redaksi terima, Senin (14/8/2017).   

Fahriza juga mengatakan, anak berpotensi menjadi korban kebutuhan orang dewasa memenuhi jam kerja orangtuanya sebagai guru. Sehingga uji coba yang dilakukan Kemendikbud selama ini dibeberapa sekolah, dinilai masih minim uji coba.

"Proses ujicoba, yang menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) sudah dilakukan di 500 – 1500 sekolah ternyata tidak dapat diuraikan secara sistematik hasil refleksinya, sehingga public pun dibuat tak paham urgensinya kebijakan ini harus diterapkan secara terburu-buru,” ujar Pengurus Serikat Guru Indonesia Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mansur.

Menurut FSGI ujicoba sebelum penerapan  seharusnya menjadi landasan kebijakan dibuat, karena data lapangan dan praktik baik di semua jenjang pendidikan dan di semua jenis sekolah (negeri maupun swasta, miskin maupun kaya) terwakili, sehingga akan menjadi contoh dalam implementasi kebijakan. Menurut FSGI,  ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi, namun jika uji coba secara akuntabilitas juga tidak dapat dipertaggungjawaban kesahihan dan validitasnya kepada publik, maka kebijakan ini tak akan merubah apapun di pendidikan kita, hanya akan menyiksa anak-anak Indonesia karena berada begitu lama di sekolah.

FSGI juga menyatakan, mendukung Pemerintahan Jokowi-JK dalam penguatan pendidikan karakter karena didasari niat baik demi meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi janji Nawacita Presiden, namun publik sulit memahami relevansi antara lamanya belajar dengan penguatan pendidikan karakter. 

"FSGI mempertanyakan, mengapa harus memaksakan lima hari sekolah. Apakah kalau tidak dilaksanakan Lima Hari Sekolah, maka PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) tidak bisa diimplementasikan, atau kalau tidak dilaksanakan Lima Hari Sekolah, apakah  tujuan dari PPK tidak tercapai?," tukas Fahriza.